BERTEMPAT DI RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, TELAH DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE-79 PADA TAHUN 2024, PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGADAKAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL KE PANTI NINI AKI BERKAH PANDEGLANG, ACARA BAKTI SOSIAL INI DIIKUTI OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H, BESERTA WAKIL PN PANDEGLANG DAN SELURUH HAKIM, PANITERA DAN SEKRETARIS PN PANDEGLANG
BERTEMPAT DI RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGADAKAN ACARA TASYAKURAN PUNCAK PERAYAAN HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG RI KE-79
KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H.,M.H DENGAN DIDAMPINGI IBU KETUA DHARMAYUKTI KARINI CABANG PANDEGLANG NY. NINA OCTAVRIANI AGENG, SE., BESERTA UNSUR FORKOPIMDA, MENGIKUTI HUT RI KE-79 YANG BERTEMPAT DI ALUN-ALUN KABUPATEN PANDEGLANG
WAKIL PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H., MEWAKILI KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGIKUTI APEL KEHORMATAN DAN RENUNGAN SUCI YANG BERTEMPAT DI MAKAM PAHLAWAN CIHASEUM
Lebih lanjut
HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BAGI EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 3 Mei 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 22 Maret 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 15 Maret 2024
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 8 Maret 2024
Lebih lanjut
TATA CARA PENGURUSAN SUKET TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
Lebih lanjut
Nilai IKM dan Nilai IPAK
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
