DALAM RANGKA MEMPERERAT SILATURAHMI DAN MEMPERKUAT KEBERSAMAAN DI BULAN SUCI RAMADAN, KAMIS, 26 FEBRUARI 2026 PENGADILAN TINGGI BANTEN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA YANG DIIKUTI OLEH KPT, WKPT, PARA HAKIM TINGGI, PIMPINAN PN SEWILAYAH PT BANTEN, DAN SELURUH APARATUR PT BANTEN, DALAM HAL INI IBU YANTI SURYANI, S.H., M.H. HADIR MEWAKILI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG.
JALAN SEHAT DAN MUNGGAHAN, KEBERSAMAAN KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN LAPORAN TAHUNAN 2025. LAPORAN TAHUNAN KALI INI MENGUSUNG TEMA “PENGADILAN TERPERCAYA,RAKYAT SEJAHTERA” TEMA INI MEREFLEKSIKAN NILAI DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERINTEGRITAS DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN. MAKNA “PENGADILAN TERPERCAYA”
KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG IBU YANTI SURYANI, S.H., M.H. DAN WAKIL PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BAPAK IRWAN ROSADY, S.H., M.H. BESERTA JAJARANNYA, MENGHADIRI ACARA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN DAN APRESIASI ATAS PENGABDIAN, DEDIKASI, SERTA KONTRIBUSI YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA MENJALANKAN AMANAH SEBAGAI PIMPINAN PERADILAN
KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGIKUTI KEGIATAN PERINGATAN ISRA MI’RAJ 1447 H
Lebih lanjut
PENGUMUMAN PEMENANG POSBAKUM TAHUN ANGGARAN 2026
PENGUMUMAN PENGADAAN POSBAKUM TAHUN ANGGARAN 2026
PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI Nomor 1/Del.Sita Eks/2022/PN Pdl jo. Nomor 67/Pdt.Eks/2019/PN Btm jo. Nomor 21/Pdt.GS/2019/PN Btm
PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2025
PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI
Lebih lanjut
IBOOK MENGENAI PERSIDANGAN DAN EDUKASI HUKUM
TATA CARA PENGURUSAN SUKET TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lebih lanjut
Nilai IKM dan Nilai IPAK
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
