Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ibu TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Dan Serah Terima Jabatan Dari Bapak YOGI DULHADI, S.H., M.H. Ke Ibu TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.
Pengantar Alih Tugas Bapak YOGI DULHADI, S.H,. M.H. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu klas.1.B
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW 12 RABIUL AWAL 1443 HIJRIAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI BANTEN DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN RAPAT BULAN OKTOBER 2021 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 22 oktober 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 08 oktober 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 1 oktober 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 24 september 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 17 september 2021
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
