Biaya Panjar Perkara Tahun 2019
PEMBINAAN ZONA INTEGRITAS OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
RAPAT BULAN MARET 2019
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PN.PANDEGLANG.
Lebih lanjut
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TANGGAL 8 MARET 2019.
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BULAN NOVEMBER 2018
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BULAN OKTOBER 2018
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BULAN SEPTEMBER 2018
PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BULAN AGUSTUS 2018
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
