DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAYANAN PETUGAS PTSP, PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKHNIS DAN PELATIHAN KETRAMPILAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA (EXCELLENT SERVICE) YANG SEMAKIN MEMUASKAN BAGI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA EKSEKUSI PADA SIPP MELALUI ZOOM MEETING
BERTEMPAT DI RUANG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, DISELENGGARAKAN RAPAT KOORDINATOR DENGAN HAKIM PENGAWAS BIDANG YANG DIPIMPIN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YAITU INDIRA PATMI, S.H., M.H. BERSAMA SEKRETRASI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YAITU ELVIS REZA ALMANY, S.T, S.H., KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN YAITU SATRIA ARI W., A.MD. DAN KASUBBAG ORTALA YAITU SOPIAN B., S.H. MENGHADIRI SOSIALISASI PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
RAPAT TIM WEBSITE & MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG DIPIMPIN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG INDIRA PATMI, S.H., M.H.
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 23 September 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 16 September 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 09 September 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 02 September 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 26 Agustus 2022
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
