PEMBINAAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG DAN RAPAT RUTIN BULAN OKTOBER 2020 SERTA LAPORAN HAKIM PENGAWAS DAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PELAYANAN KELILING INFORMASI PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG INOVASI BARU MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
BAKTI SOSIAL IKAHI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 75
DALAM RANGKA HUT KE 18, DHARMAYUKTI KARINI CABANG PANDEGLANG SERAHKAN BANTUAN DANA BEASISWA SEKOLAH (BDBS)
SOSIALISASI PERMA NO 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 25 September 2020
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 18 September 2020
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 11 September 2020
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 04 September 2020
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 28 Agustus 2020
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
