PELAKSANAAN SWAB TEST COVID-19 SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG GELAR TAUSIYAH DENGAN TEMA “MAKNA BERKURBAN”
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PENGANTAR ALIH TUGAS IBU RAVITA LINA, SH., MH. PANITERA PN PANDEGLANG ALIH TUGAS MENJADI PANITERA PN INDRAMAYU KELAS IB, IBU YANI IRAWATI, SH., MH. PANMUD PERDATA PN PANDEGLANG MENJADI PP PT BANTEN, IBU ELEINE FEBRIANA,SH. DAN BAPAK NURUL IMAN,SH. PANITERA PENGGANTI PN PANDEGLANG ALIH TUGAS MENJADI PN SERANG KELAS IA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA MUDA PERDATA DAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Lebih lanjut
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 09 April 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 19 Maret 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 02 Maret 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 05 Februari 2021
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 29 Januari 2021
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
