PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN (WASMAT) DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PANDEGLANG. KEGIATAN TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH HAKIM WASMAT ARLYAN S.H. M.H. DAN ANGGI PRAYURISMAN, S.H., M.H., SERTA DIDAMPINGI OLEH GITA NUNGKY NATALIE, S.H., SELAKU PANITERA PENGGANTI DAN ANGGA PRATAMA, S.H., SELAKU STAF KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG BESERTA JAJARAN MENGIKUTI SOSIALISASI USULAN PENINGKATAN KELAS DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI SERANG, PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG BERSAMA JAJARANNYA
BAPAK AGUNG DARMAWAN, S.H., M.H. SEBAGAI HAKIM PENGAWAS PTSP MELAKSANAKAN RAPAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BERSAMA SELURUH PENANGGUNG JAWAB BAGIAN DAN PETUGAS PTSP
KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, HENDHY EKA CHANDRA, S.H. DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, INDIRA PATMI, S..H., M.H. BERSAMA JAJARAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG MENGIKUTI PEMBINAAN SECARA VIRTUAL OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN, DR. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.
Lebih lanjut
PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN JASA KONSULTASI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2023
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 04 November 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 28 Oktober 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 21 Oktober 2022
Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pengadilan Negeri Pandeglang Tgl 14 Oktober 2022
Lebih lanjut
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK Dr.RIDWAN MANSYUR,SH;MH
ALUR PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
